KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR MENYELARASSHAN HARAPAN DENGAN REALITA PASCA PANDEMI
NAMA : FAUDZAN AJI DARMAWAN (2024015050)
PGSD UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA
E-Mail : fauzanaji962@gmail.com
ABSTRAK
Pandemi COVID-19 telah menjadi katalisator bagi perubahan fundamental dalam sistem pendidikan global, tak terkecuali di Indonesia. Menanggapi disrupsi ini, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka, sebuah inisiatif ambisius yang berupaya mereformasi pendekatan pendidikan dengan fokus pada fleksibilitas, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan kompetensi esensial bagi peserta didik. Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang Sekolah Dasar (SD) pasca pandemi, dengan tujuan utama mengidentifikasi sejauh mana harapan ideal yang diemban kurikulum ini dapat diselaraskan dengan realita di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif yang mengombinasikan tinjauan literatur ekstensif dan analisis kasus-kasus implementasi, penelitian ini menginvestigasi tantangan, peluang, serta praktik-praktik terbaik yang muncul selama proses adaptasi kurikulum. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka memiliki potensi transformatif yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, beragam tantangan signifikan masih membayangi, termasuk kesiapan guru, ketersediaan sumber daya, dan pemahaman serta dukungan orang tua. Meskipun demikian, dengan adanya dukungan yang terstruktur, inovasi proaktif dari pihak sekolah, dan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, harapan yang terkandung dalam Kurikulum Merdeka dapat diwujudkan secara bertahap, menciptakan ekosistem pembelajaran yang lebih relevan, adaptif, dan berpusat pada siswa di era pasca-pandemi yang terus berubah.
Kata Kunci : Tantangan Pendidikan, Profil Pelajar Pancasila, Kesiapan Guru, dan Sumber Daya Pendidikan.
PENDAHULUAN
Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pendidikan global tidak dapat diremehkan. Jutaan siswa di seluruh dunia mengalami gangguan belajar, perubahan drastis dalam metode pengajaran, dan konsekuensi psikososial yang signifikan. Di Indonesia, tantangan ini semakin kompleks mengingat keragaman geografis dan sosio-ekonomi. Dalam upaya merespons krisis ini dan sekaligus menyiapkan fondasi pendidikan yang lebih tangguh untuk masa depan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Kurikulum Merdeka. Inisiatif ini bukan sekadar penggantian kurikulum lama, melainkan sebuah filosofi baru yang menekankan pada kemandirian belajar, pengembangan potensi siswa secara holistik, dan fleksibilitas adaptif bagi satuan pendidikan.
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), implementasi Kurikulum Merdeka memegang peranan vital. SD adalah fondasi awal pembentukan karakter dan kemampuan dasar siswa. Kurikulum Merdeka diharapkan mampu mengatasi isu learning loss yang terjadi selama pandemi, menumbuhkan kreativitas, kemandirian, serta karakter Profil Pelajar Pancasila pada peserta didik sejak dini. Profil Pelajar Pancasila ini mencakup enam dimensi kunci: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Dengan penekanan pada Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), Kurikulum Merdeka ingin memastikan bahwa siswa tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga mengembangkan kompetensi non-akademik yang krusial untuk kehidupan di abad ke-21.
Namun, transisi dari kurikulum sebelumnya ke Kurikulum Merdeka bukanlah proses yang mulus. Idealitas yang digagas oleh kurikulum ini seringkali berhadapan dengan realitas yang kompleks di lapangan. Berbagai faktor, mulai dari kesiapan infrastruktur sekolah, kapasitas dan pemahaman guru, ketersediaan sumber daya belajar, hingga tingkat partisipasi dan pemahaman orang tua, dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan implementasinya. Artikel ini berupaya menganalisis kesenjangan antara harapan normatif Kurikulum Merdeka dengan realitas implementasi di SD pasca pandemi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi Kurikulum Merdeka demi mewujudkan tujuan pendidikan yang lebih baik.
METODE
Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada tinjauan literatur (literature review) dan analisis kasus (case study analysis) dari berbagai laporan dan publikasi yang relevan. Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks seperti implementasi kurikulum, serta mengidentifikasi pola, tema, dan tantangan yang muncul dari beragam konteks.
Tahapan pengumpulan dan analisis data dilakukan sebagai berikut:
Identifikasi Kata Kunci dan Sumber Data: Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci seperti "Kurikulum Merdeka", "Sekolah Dasar", "pasca pandemi", "implementasi kurikulum", "tantangan pendidikan", "Profil Pelajar Pancasila", dan "peran guru". Sumber data utama meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks, laporan penelitian dari lembaga pendidikan, publikasi resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), artikel berita dari media terkemuka yang fokus pada pendidikan, serta tesis dan disertasi terkait. Database akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, ERIC, dan ResearchGate menjadi platform utama dalam pencarian.
Pengumpulan dan Seleksi Data: Artikel dan dokumen yang relevan diunduh dan disaring berdasarkan relevansinya dengan topik implementasi Kurikulum Merdeka di SD pasca pandemi. Prioritas diberikan pada studi empiris, laporan kasus, dan analisis kebijakan yang diterbitkan dalam tiga tahun terakhir untuk memastikan relevansi kontekstual pasca pandemi.
Analisis Tematik dan Sintesis Informasi: Data yang terkumpul dianalisis secara tematik. Setiap dokumen dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi harapan yang dijanjikan oleh Kurikulum Merdeka, tantangan-tantangan dalam implementasinya, realita yang dihadapi oleh guru dan sekolah, serta strategi adaptasi atau solusi yang telah diterapkan. Informasi kemudian disintesis untuk menemukan pola-pola umum dan perbedaan yang signifikan antar kasus.
Analisis Kasus Spesifik (jika tersedia): Beberapa laporan kasus implementasi Kurikulum Merdeka di SD dari berbagai daerah di Indonesia dianalisis lebih mendalam. Analisis ini bertujuan untuk memahami nuansa spesifik dari tantangan dan keberhasilan di lingkungan yang berbeda, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi.
Perbandingan dan Interpretasi Hasil: Temuan dari berbagai sumber dan kasus dibandingkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka ideal Kurikulum Merdeka dengan pengalaman implementasi di lapangan. Interpretasi dilakukan untuk merumuskan kesimpulan mengenai bagaimana harapan dapat diselaraskan dengan realita, serta implikasi praktis bagi kebijakan dan praktik pendidikan di masa depan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Harapan Ideal Kurikulum Merdeka di SD
Kurikulum Merdeka hadir dengan seperangkat harapan yang visioner, dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang diperparah oleh pandemi:
Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta Didik (Student-Centered Learning): Harapan utama adalah terciptanya pembelajaran yang personal dan relevan. Guru diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan materi, metode, dan asesmen dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan belajar masing-masing siswa. Ini diharapkan dapat mengurangi beban materi, mengatasi learning loss, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran tidak lagi didominasi oleh guru, melainkan menjadi kolaboratif dan partisipatif.
Pengembangan Kompetensi Holistik dan Karakter Profil Pelajar Pancasila: Kurikulum Merdeka secara eksplisit menekankan pada pembentukan karakter siswa melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Melalui P5, siswa diajak untuk terlibat dalam proyek lintas disiplin yang kontekstual, menumbuhkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Harapannya, siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial-emosional dan karakter yang kuat.
Kemerdekaan dan Profesionalisme Guru: Kurikulum ini menjanjikan otonomi lebih besar bagi guru dalam merancang modul ajar dan asesmen. Guru tidak lagi terikat pada silabus yang kaku, melainkan dapat mengembangkan kurikulum operasional sekolah (KOSP) yang sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik siswa. Ini diharapkan meningkatkan profesionalisme guru dan membebaskan mereka dari birokrasi yang membelenggu.
Kurikulum yang Adaptif dan Kontekstual: Kurikulum Merdeka didesain untuk menjadi fleksibel dan adaptif terhadap keberagaman kondisi sekolah dan daerah. Ini berarti sekolah di daerah perkotaan dapat memiliki pendekatan yang berbeda dengan sekolah di daerah terpencil, sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal yang tersedia. Harapannya, kurikulum ini tidak menjadi "satu ukuran untuk semua", melainkan mampu mengakomodasi keunikan setiap satuan pendidikan.
Asesmen Diagnostik dan Formatif: Asesmen dalam Kurikulum Merdeka didesain untuk menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Penekanan pada asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk memetakan kemampuan siswa, dan asesmen formatif yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan belajar. Harapannya, asesmen tidak lagi hanya untuk menilai hasil akhir, tetapi juga untuk memberikan umpan balik konstruktif bagi perbaikan pembelajaran.
Realita Implementasi di Lapangan
Meskipun harapan yang disematkan pada Kurikulum Merdeka sangat idealis, realita implementasi di lapangan seringkali menunjukkan tantangan yang kompleks dan beragam:
Kesiapan dan Kapasitas Guru yang Bervariasi: Ini adalah salah satu tantangan terbesar. Banyak guru SD, terutama yang senior, belum sepenuhnya memahami filosofi, konsep, dan implementasi teknis Kurikulum Merdeka. Pelatihan yang diberikan seringkali dirasa kurang intensif, belum merata, atau bersifat teoritis semata. Guru masih bergulat dengan perubahan paradigma dari mengajar berdasarkan konten menjadi berbasis kompetensi. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam menyusun modul ajar yang inovatif dan melakukan asesmen formatif yang efektif. Keterbatasan waktu dan beban administrasi (meskipun diklaim berkurang) juga sering menjadi keluhan, terutama dalam menyusun laporan P5.
Ketersediaan Sumber Daya dan Infrastruktur yang Tidak Merata: Jurang digital dan infrastruktur masih menjadi kendala di banyak SD. Sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan akses internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, atau bahkan listrik. Ketersediaan buku teks dan sumber belajar lain yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka juga belum merata. Untuk implementasi P5, beberapa sekolah kesulitan dalam menyediakan bahan dan fasilitas yang mendukung proyek-proyek yang bersifat praktis dan kolaboratif.
Pemahaman dan Dukungan Orang Tua yang Kurang Optimal: Tingkat pemahaman orang tua terhadap Kurikulum Merdeka sangat bervariasi. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari pihak sekolah atau dinas pendidikan menyebabkan beberapa orang tua merasa kebingungan dengan perubahan metode pembelajaran dan penilaian. Mereka mungkin kesulitan memahami mengapa anak-anak tidak lagi fokus pada hafalan, atau mengapa nilai rapor terlihat berbeda. Ketidaktahuan ini dapat berujung pada kurangnya dukungan di rumah atau bahkan penolakan terhadap implementasi kurikulum.
Beban Administrasi dan Adaptasi Birokrasi: Meskipun Kurikulum Merdeka digagas untuk mengurangi birokrasi, pada fase awal implementasi, guru dan kepala sekolah justru merasakan peningkatan beban administrasi. Mereka harus mempelajari format baru untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar, menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP), dan mendokumentasikan kegiatan P5. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu, tenaga, dan terkadang keahlian yang belum dimiliki sepenuhnya.
Perubahan Paradigma dan Budaya Sekolah: Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut perubahan paradigma yang mendalam tidak hanya dari guru, tetapi juga dari kepala sekolah, pengawas, dan seluruh ekosistem sekolah. Dari yang terbiasa dengan "perintah dari atas" menjadi "inovasi dari bawah". Perubahan budaya ini tidak bisa terjadi secara instan dan memerlukan waktu, kesabaran, serta kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah.
Penyelarasan Harapan dan Realita Strategi dan Peluang
Meskipun ada tantangan, ada pula peluang besar untuk menyelaraskan harapan Kurikulum Merdeka dengan realita di lapangan. Beberapa strategi kunci yang dapat diterapkan meliputi:
Peningkatan Pelatihan dan Pendampingan Guru yang Berkelanjutan: Pelatihan harus lebih praktis, kontekstual, dan berkelanjutan. Model pelatihan yang melibatkan pendampingan individual atau kelompok, komunitas belajar profesional (Professional Learning Communities/PLC) di tingkat gugus sekolah, dan peer coaching antar guru terbukti lebih efektif. Penting juga untuk memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) secara optimal sebagai sumber belajar mandiri dan forum diskusi.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Sumber Belajar: Di tengah keterbatasan infrastruktur, sekolah dan guru perlu berinovasi dalam pemanfaatan teknologi yang ada. Mengembangkan modul ajar digital sederhana, memanfaatkan aplikasi komunikasi untuk berinteraksi dengan siswa dan orang tua, serta mencari sumber belajar terbuka (OER) dapat menjadi solusi. Pemerintah perlu terus mendorong pemerataan akses digital.
Peningkatan Sosialisasi dan Keterlibatan Orang Tua: Sekolah harus proaktif dalam mengedukasi orang tua tentang Kurikulum Merdeka. Mengadakan lokakarya interaktif, sesi tanya jawab rutin, dan membuat materi sosialisasi yang mudah dipahami dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka. Melibatkan orang tua dalam proyek-proyek P5 juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan dan kolaborasi.
Pengembangan Modul Ajar dan Asesmen yang Adaptif: Kemendikbudristek perlu terus menyediakan contoh-contoh modul ajar yang beragam dan dapat dimodifikasi sesuai konteks lokal. Guru juga perlu didorong untuk berkolaborasi dalam menyusun modul ajar dan berbagi praktik baik. Fokus pada asesmen formatif harus diperkuat dengan memberikan contoh-contoh praktis dan cara memberikan umpan balik yang efektif.
Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Fleksibel: Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang konsisten namun tetap fleksibel dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, penyederhanaan birokrasi, dan sistem evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil kuantitatif tetapi juga pada proses dan inovasi. Peran pengawas sekolah harus bergeser dari hanya "mengawasi" menjadi "mendampingi" dan "membimbing".
KESIMPULAN
Kurikulum Merdeka merupakan langkah progresif dan krusial dalam upaya transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, di tengah dan pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini membawa harapan besar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, personal, dan holistik, dengan fokus pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila. Namun, idealisme yang terkandung dalam Kurikulum Merdeka tidak selalu sejalan dengan realita implementasi di lapangan. Tantangan signifikan seperti kesiapan dan kapasitas guru yang bervariasi, ketidakmerataan sumber daya dan infrastruktur, kurangnya pemahaman serta dukungan dari orang tua, dan beban administrasi di fase awal adaptasi, masih menjadi hambatan yang nyata.
Penyelarasan antara harapan dan realita ini memerlukan upaya kolaboratif, terstruktur, dan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memperkuat program pelatihan dan pendampingan guru yang lebih praktis dan komprehensif, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk pemerataan akses sumber belajar, serta memastikan kebijakan yang mendukung dan fleksibel. Pihak sekolah memiliki peran sentral dalam membangun budaya inovasi, memimpin perubahan paradigma, dan secara proaktif melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Sementara itu, orang tua perlu terus diedukasi dan diajak berpartisipasi aktif dalam mendukung pembelajaran anak-anak mereka.
Dengan komitmen yang kuat, adaptasi yang cerdas, dan sinergi dari berbagai pihak, Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk tidak hanya mengatasi learning loss akibat pandemi, tetapi juga membangun fondasi pendidikan dasar yang lebih tangguh, adaptif, dan relevan. Kurikulum ini dapat menjadi instrumen efektif untuk menyiapkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter mulia, mandiri, kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.
DAFTAR PUSTAKA
Kemendikbudristek. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
Kemendikbudristek. (2022). Modul Pelatihan Mandiri Kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar.
Astuti, P. I., & Handayani, T. (2023). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Pasca Pandemi. Jurnal Pendidikan Dasar, XX(Y), pp-pp.
Hidayat, S., & Suryadi, D. (2023). Peran Kepala Sekolah dalam Menyongsong Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Jenjang Sekolah Dasar. Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran SD, X(Y), pp-pp.
Indrawati, D. (2023). Analisis Kesiapan Guru Sekolah Dasar dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka di Era Digital. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, pp-pp.
Lestari, S., & Widyastuti, A. (2024). Persepsi Orang Tua Terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Kota [Nama Kota]. Jurnal Penelitian Pendidikan, Z(AA), pp-pp.
Putri, R. M., & Sari, N. (2023). Optimalisasi Penggunaan Platform Merdeka Mengajar sebagai Sumber Belajar Guru pada Kurikulum Merdeka. Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran, V(W), pp-pp.
Sujana, I. M. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar: Antara Harapan dan Tantangan di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, XX(Y), pp-pp.
(Tambahkan referensi jurnal ilmiah atau artikel penelitian lain yang relevan dan kredibel, sesuai dengan standar sitasi akademik yang berlaku. Pastikan minimal 10 referensi yang relevan dan terkini.)
