UPAYA MEWUJUDKAN HAK PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA
RahmaDitya Cahaya Astika
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email : rahmaditya304@gmail.com
Abstrak
Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik dengan berbagai kelainan, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal ini mencakup anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akibat berbagai faktor, seperti cacat fisik, autisme, keterbelakangan mental, ataupun yang berasal dari lingkungan yang tidak mendukung, seperti anak gelandangan. Selain itu, pendidikan inklusif juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang memiliki bakat dan potensi lainnya. Sistem pendidikan inklusif berfungsi sebagai layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler. Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara pemerintah, guru, dan orang tua yang saling mendukung. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 32 dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan.
PENDAHULUAN
Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara menjamin sepenuhnya hak anak berkebutuhan khusus untuk menerima layanan pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, layanan pendidikan bagi mereka diselenggarakan melalui tiga jenis lembaga, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu.
Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan lembaga pendidikan khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan jenis kelainan yang sama, seperti hambatan dalam penglihatan, pendengaran, kognisi, fisik, emosi, dan perilaku. Di sisi lain, Pendidikan Terpadu ini ditawarkan oleh sekolah reguler yang juga menerima anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang setara.
Pendidikan inklusif di Indonesia telah dilaksanakan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas. Idealnya, pendidikan inklusif sebaiknya dimulai dari jenjang paling awal, yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memungkinkan adanya inovasi dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.
Melihat kecenderungan kebijakan ini, semua calon pendidik di sekolah umum diharuskan memiliki kompetensi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus. Pembekalan ini sebaiknya diwujudkan melalui mata kuliah Pendidikan Inklusif atau Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Dengan demikian, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya tersedia di SLB, tetapi juga di setiap satuan dan jenjang pendidikan, baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah reguler.
KAJIAN TEORI
Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia
Pendidikan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu, dan hak ini telah diakui dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Deklarasi Dakar (2000) tentang Pendidikan untuk Semua. Di Indonesia, pengakuan terhadap pendidikan sebagai hak dasar tercermin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, serta dalam komitmen negara terhadap tujuan global, seperti Millennium Development Goals (MDGs), yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesetaraan gender.
Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menempatkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, dalam satu sistem pendidikan yang sama. Konsep ini berawal dari gerakan yang muncul di negara-negara Skandinavia dan dikukuhkan secara global melalui Inisiatif Pendidikan untuk Semua (1991) dan Pernyataan Salamanca (1994). Di Indonesia, gagasan ini mulai berkembang pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari kelanjutan program pendidikan terpadu yang telah dimulai sejak dekade 1980-an.
Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Inklusif
Di Indonesia, pendidikan inklusif dijamin melalui berbagai regulasi, seperti UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, sejumlah kebijakan teknis mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009. Kebijakan ini menekankan prinsip persamaan hak, keadilan, dan perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK).
Anak Berkebutuhan Khusus dan Hak Pendidikan
Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan karakteristik baik secara fisik, intelektual, sosial, maupun emosional, yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Dalam kerangka pendidikan inklusif, mereka diberikan kesempatan untuk belajar di kelas reguler dengan dukungan intervensi yang khusus, guna memaksimalkan potensi yang dimiliki dan mengurangi hambatan dalam tumbuh kembang mereka.
Implementasi Pendidikan Inklusif
Implementasi pendidikan inklusif meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Proses ini dimulai dengan asesmen kebutuhan siswa, penyusunan RPP inklusif, hingga evaluasi hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa ABK. Model pembelajaran, seperti Pull Out System dan modifikasi kurikulum, menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pendidikan ini.
PEMBAHASAN
Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu yang diakui dalam berbagai konvensi serta perundang-undangan internasional, termasuk Konvensi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Konvensi Internasional tentang Pendidikan yang diadopsi di Dakar, Senegal pada tahun 2000. Indonesia telah menandatangani kesepakatan ini dan berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar yang berkualitas secara gratis bagi semua warganya.
Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi dalam kesepakatan MDGs (Millennium Development Goals) yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, termasuk pendidikan. Dua dari tujuan MDGs yang berkaitan dengan pendidikan adalah menciptakan akses pendidikan dasar bagi semua serta mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai target MDGs di bidang pendidikan diperkirakan akan dapat tercapai sesuai dengan sasaran dan batas waktu yang telah ditetapkan.
Sejarah Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif di seluruh dunia bermula dari negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia, sebelum akhirnya menjalar ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris. Konsep pendidikan inklusif mulai diperkenalkan pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan semakin diperkuat dengan dikeluarkannya deklarasi "Education for All" pada tahun 1991 di Bangkok. Deklarasi ini mengikat semua anggota konferensi untuk menyediakan layanan pendidikan yang memadai bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.
Pada tahun 1994, Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, menegaskan urgensi pendidikan inklusif melalui "The Salamanca Statement on Inclusive Education. " Indonesia pun mengikuti tren global ini dengan mengembangkan program pendidikan inklusif pada tahun 2000, yang merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang telah diluncurkan di negeri ini sejak tahun 1980-an.
Sejak peluncurannya pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah berupaya mengembangkan program pendidikan inklusif dan mencatat kemajuan yang signifikan. Pada tahun 2002, pemerintah memulai proyek uji coba di sembilan provinsi. Hingga tahun 2005, jumlah siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah reguler meningkat menjadi 6. 000 siswa. Angka ini terus bertambah, dan pada tahun 2007, terdapat 15. 181 siswa yang tersebar di 796 sekolah inklusif.
Konsep Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Inklusif
Pendidikan inklusif di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 tahun 1997 mengenai penyandang cacat, serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan inklusif tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil. Konsep pendidikan inklusif menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Dalam konteks internasional, beberapa kebijakan yang mendasari pendidikan inklusif mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi PBB tentang Hak Anak 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua 1990, serta Peraturan Standar mengenai Kesetaraan Kesempatan bagi penyandang cacat 1993. Dokumen-dokumen ini menegaskan perlunya menyediakan akses yang adil dan setara bagi setiap individu untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, tanpa terkecuali bagi penyandang cacat.
Secara nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang relevan, antara lain Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selain itu, terdapat Surat Edaran dari Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang dikhususkan untuk pendidikan inklusif, dan PP No. 17 tahun 2010 mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Semua kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang cacat, memperoleh pendidikan yang bermutu.
Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai institusi serta modifikasi lingkungan belajar guna memenuhi kebutuhan seluruh siswa, terutama anak-anak yang telah mengalami disabilitas sejak dini. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan dan program. Meski demikian, masih dibutuhkan usaha lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang cacat, dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesempatan setara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Anak Berkebutuhan Khusus dan Pendidikan Inklusif
Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari anak-anak pada umumnya, baik karena potensi yang kurang maupun yang berlebih. Mereka memerlukan layanan pendidikan yang spesifik dan berbeda dari pendidikan yang diterima oleh anak-anak sejawat mereka. Anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi dua kategori: anak dengan kebutuhan khusus yang bersifat permanen dan anak dengan kebutuhan yang bersifat temporer.
Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengharuskan semua anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah terdekat, dalam kelas reguler, bersama dengan teman sebaya mereka. Tujuan dari pendidikan inklusif adalah memberikan intervensi yang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus sedini mungkin, serta meminimalkan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kesempatan bagi anak-anak tersebut agar dapat terlibat dalam aktivitas normal sehari-hari.
Melalui pendidikan inklusif, setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya. Pendidikan inklusif berlandaskan pada prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu, serta memerlukan restrukturisasi sekolah agar dapat menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak.
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Perencanaan pembelajaran inklusif disusun berdasarkan hasil asesmen siswa yang dilakukan melalui kerja sama antara guru, psikolog, dan dokter spesialis. Hasil dari asesmen ini digunakan sebagai dasar untuk merancang RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus (ABK), dengan melakukan modifikasi kurikulum yang mencakup penyederhanaan kompetensi dasar, indikator, materi, bentuk evaluasi, serta standar ketuntasan minimal.
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran inklusif menerapkan sistem kelas Pull Out, di mana siswa ABK belajar bersama siswa reguler di kelas, namun dapat dipindahkan ke ruang belajar inklusi apabila diperlukan. Evaluasi dalam pembelajaran inklusif dilakukan melalui ulangan harian, UTS, Ujian Akhir Semester, dan berbagai penugasan lainnya, dengan soal-soal yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar siswa ABK.
Adapun faktor-faktor yang mendukung pembelajaran inklusif mencakup surat keputusan sekolah, pelatihan untuk guru, sarana dan prasarana yang memadai, serta kerjasama yang baik dengan orangtua. Di sisi lain, terdapat juga faktor penghambat yang berasal dari siswa berkebutuhan khusus itu sendiri, seperti hambatan kognitif, emosi, dan sosial, yang dapat membuat proses adaptasi dan sosialisasi mereka di lingkungan belajar menjadi lebih menantang.
KESIMPULAN
Pendidikan inklusif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, serta telah diimplementasikan dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat atas. Konsep pendidikan inklusif menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
Dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang No. 4 tahun 1997 dan Permendiknas No. 70 tahun 2009 yang mengatur tentang Pendidikan Inklusif. Implementasi pendidikan inklusif memerlukan dukungan institusi serta modifikasi lingkungan belajar agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk anak-anak dengan disabilitas sejak usia dini.
Penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang inklusif. Beberapa faktor pendukung bagi pembelajaran inklusif antara lain adalah surat keputusan dari sekolah, pelatihan bagi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua. Namun, terdapat pula sejumlah faktor penghambat dalam pembelajaran inklusif, terutama yang berasal dari siswa dengan kebutuhan khusus, seperti hambatan dalam aspek kognitif, emosional, dan sosial.
DAFTAR PUSTAKA
Andayani, dkk, 2013, Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian, Yogyakarta :Samudra Biru.
Depdiknas, 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Jakarta.
Depdiknas. 2007. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
Kustawa Dedy dan Yani Meimulyani, 2013 Mengenal Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus Serta Implementasinya, Jakarta : Luxima Metro Media.
Handayani, Titik, and Angga Sisca Rahadian. "Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif." Masyarakat Indonesia 39.1 (2013): 149701.
Handayani, T., & Rahadian, A. S. (2013). Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. Masyarakat Indonesia, 39(1), 149701.
HANDAYANI, Titik; RAHADIAN, Angga Sisca. Peraturan perundangan dan implementasi pendidikan inklusif. Masyarakat Indonesia, 2013, 39.1: 149701.
Amka, Amka. "Pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan." Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kalimantan Selatan 4.01 (2019).
Amka, A. (2019). Pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus di Kalimantan Selatan. Pendidikan Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Kalimantan Selatan, 4(01).
Taufan, Johandri, and Fachri Mazhud. "Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi." Jurnal penelitian pendidikan 14.1 (2016).
.jpg)
