Nama : Lutfi nur fadila
NIM : 2024015041
Kelas : 2B
Judul : Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Antara Idealisme dan Realitas Implementasi
Pendahuluan
Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia sejak 2022 membawa angin segar dalam dunia pendidikan. Konsep "merdeka belajar" yang diusung Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjanjikan transformasi fundamental dalam cara kita memandang dan menyelenggarakan pendidikan. Namun, setelah hampir tiga tahun implementasi, khususnya di jenjang sekolah dasar, muncul pertanyaan kritis: sudahkah kurikulum ini benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan anak Indonesia di era digital?
Gagasan Utama: Kesiapan Infrastruktur dan SDM
Kurikulum Merdeka memang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dan siswa. Konsep pembelajaran berdiferensiasi, projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan penghapusan mata pelajaran yang terlalu padat merupakan langkah progresif. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan yang mengkhawatirkan.
Di sekolah dasar di daerah urban dengan fasilitas memadai, transformasi ini mungkin berjalan relatif lancar. Guru-guru memiliki akses terhadap pelatihan, teknologi pendukung, dan lingkungan yang kondusif untuk eksperimen pedagogis. Namun, bagaimana dengan ribuan sekolah dasar di daerah terpencil yang masih berjuang dengan masalah dasar seperti kekurangan guru, keterbatasan buku, dan infrastruktur yang minim?
Permasalahan Kritis dalam Implementasi
1. Kesenjangan Digital yang Melebar
Kurikulum Merdeka mengandalkan teknologi sebagai salah satu pilar pembelajaran. Platform digital, aplikasi pembelajaran, dan akses internet menjadi kebutuhan pokok. Namun, data menunjukkan bahwa masih banyak sekolah dasar yang belum memiliki akses internet stabil, apalagi perangkat teknologi yang memadai untuk setiap siswa.
Kesenjangan ini tidak hanya menciptakan inequality dalam akses pendidikan, tetapi juga berpotensi memperdalam gap antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu. Anak-anak dari keluarga yang tidak memiliki smartphone atau laptop di rumah akan tertinggal dalam pembelajaran yang semakin digital-sentris.
2. Beban Guru yang Bertambah Kompleks
Transformasi kurikulum menuntut guru untuk menjadi lebih kreatif dan adaptif. Mereka harus mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi, mengelola projek-projek kolaboratif, dan melakukan asesmen yang lebih kompleks. Namun, apakah guru-guru kita sudah siap dengan beban tambahan ini?
Kenyataannya, banyak guru sekolah dasar yang masih bergulat dengan masalah administratif yang berlebihan. Mereka harus mengisi berbagai laporan, mengikuti pelatihan yang tak kunjung selesai, dan mengelola kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Menambahkan beban pedagogi yang lebih kompleks tanpa mengurangi beban administratif hanya akan menciptakan stress dan burnout.
3. Asesmen yang Belum Matang
Sistem asesmen dalam Kurikulum Merdeka menekankan pada penilaian formatif dan sumatif yang lebih holistik. Konsep ini bagus, namun implementasinya masih menimbulkan kebingungan. Guru-guru masih kesulitan memahami bagaimana cara melakukan asesmen yang tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi.
Lebih jauh lagi, belum ada standar yang jelas tentang bagaimana hasil asesmen ini akan digunakan untuk evaluasi kemajuan siswa secara nasional. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa siswa dari berbagai daerah memiliki standar kompetensi yang setara?
Dampak Sosial dan Psikologis
Kurikulum Merdeka memang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan karakter dan soft skills. Projek penguatan profil pelajar Pancasila adalah inovasi yang patut diapresiasi. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan dampak psikologis dari perubahan yang terlalu cepat ini terhadap anak-anak sekolah dasar.
Anak-anak di usia sekolah dasar masih membutuhkan struktur dan rutinitas yang jelas. Fleksibilitas yang berlebihan tanpa panduan yang tepat bisa membuat mereka kehilangan arah. Guru dan orang tua perlu memahami bahwa transisi ini membutuhkan waktu dan kesabaran.
Rekomendasi untuk Perbaikan
1. Implementasi Bertahap dan Terukur
Pemerintah perlu mengakui bahwa tidak semua sekolah siap mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara penuh. Diperlukan sistem kategorisasi sekolah berdasarkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Sekolah-sekolah yang belum siap dapat diberikan waktu dan dukungan lebih intensif sebelum benar-benar menerapkan kurikulum baru.
2. Investasi Masif dalam Pelatihan Guru
Pelatihan guru tidak boleh hanya bersifat ceremonial atau sekedar memenuhi kewajiban administratif. Diperlukan program pelatihan intensif yang berkelanjutan, dengan pendampingan langsung di kelas. Guru-guru perlu diberikan waktu dan ruang untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran baru tanpa tekanan administratif yang berlebihan.
3. Pemerataan Akses Teknologi
Pemerintah perlu memprioritaskan pemerataan akses internet dan perangkat teknologi ke seluruh sekolah dasar di Indonesia. Program seperti "Sekolah Penggerak" perlu diperluas dengan dukungan infrastruktur yang memadai, bukan hanya perubahan kurikulum.
4. Evaluasi dan Feedback Berkelanjutan
Sistem monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum perlu diperkuat. Feedback dari guru, siswa, dan orang tua harus menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Jangan sampai kurikulum ini menjadi proyek yang berjalan sendiri tanpa memperhatikan realitas di lapangan.
Kesimpulan
Kurikulum Merdeka memiliki visi yang mulia: menciptakan generasi yang kreatif, mandiri, dan berkarakter. Namun, visi tanpa implementasi yang matang hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Kita perlu realistis mengakui bahwa transformasi pendidikan tidak bisa dilakukan dalam semalam.
Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melakukan evaluasi jujur terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tidak peduli di mana mereka bersekolah, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Kurikulum Merdeka bukan hanya tentang kebebasan belajar, tetapi juga tentang tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa kebebasan itu tidak menciptakan kesenjangan baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Saatnya kita bergerak dari euforia perubahan menuju implementasi yang berkelanjutan dan bermakna.
